Berikut Ini Isi Perpu Kebiri Yang diBikin Oleh Pak Jokowi

Berikut Ini Isi Perpu Kebiri Yang diBikin Oleh Pak Jokowi - Beritahok.com

Berikut Ini Isi Perpu Kebiri Yang diBikin Oleh Pak Jokowi - Beritahok.com

Beritahok.com – Presiden Joko Widodo  sudah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perrubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur nasib, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pemkabarhuan bukti diri ke publik, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Perppu ini merubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, dan meningkatkan satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah jadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling pendek 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling tak sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan alias ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya alias dengan orang lain.”)

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, alias membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya alias dengan orang lain.

(3) Dalam faktor tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, alias dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (semacamga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Tidak hanya terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (semacamga) dari ancaman pidana juga dikenakan terhadap pelaku yang sempat dipidana sebab melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam faktor tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D memunculkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengdampakkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu alias hilangnya manfaat reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur nasib, alias pidana penjara paling pendek 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Tidak hanya dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku bisa dikenai pidana tambahan berupa pemkabarhuan bukti diri pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bisa dikenai perbuatan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

(8) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan perbuatan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan seusai terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah penglihatan dengan cara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tutorial pelaksanaan perbuatan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah jadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling pendek 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling tak sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan alias ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, alias membujuk Anak untuk melakukan alias membiarkan dilakukan lakukanan cabul.” )

(2) Dalam faktor tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, alias dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (semacamga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tidak hanya terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (semacamga) dari ancaman pidana juga dikenakan terhadap pelaku yang sempat dipidana sebab melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam faktor tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E memunculkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengdampakkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu alias hilangnya manfaat reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (semacamga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Tidak hanya dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga dengan ayat (4), pelaku bisa dikenai pidana tambahan berupa pemkabarhuan bukti diri pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga dengan ayat (4) bisa dikenai perbuatan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.

(7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selagi dan/atau seusai terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah penglihatan dengan cara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tutorial pelaksanaan perbuatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Incoming search terms:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*